-->

Kegairahan Kembali Film Indonesia

            Kira-kira empat atau lima bulan yang lalu, dialog perfilman nasional yang melibatkan banyak pihak, telah berhasil dilaksanakan. Beberapa rumusan yang disepakati antara lain ialah produksi film standar yang mengacu pada pendekatan industri akan dilaksanakan secara bertahap. Dan pengelolaannya akan dilakukan bersama antara organisasi profesi perfilman dan perusahaan televisi swasta. Yang lebih menjanjikan lagi, perusahaan televisi swasta sepakat akan membeli sekaligus menayangkan film-film nasional. Alasannya, kebutuhan mereka akan film nasional mencapai 260 judul per tahunnya.
            Barangkali itulah angin segar yang mungkin bakal menggairahkan dunia perfilman nasional.  Para produser bisa “unjuk gigi” kembali, karena segmen pasar sudah tampak di depan mata. Jika janji (sponsor) tersebut jadi kenyataan, hal itu akan jadi tonggak kesuburan film Indonesia. Apalagi, menurut “kabar burung”, perusahaan televisi swasta juga bersedia menang-gung sepertiga dari seluruh biaya produksinya.  Jelas ini membuka peluang lebar bagi produser untuk berlomba memproduksi film-film standar. Dengan demikian kehidupan film nasional yang selama ini terpuruk akan bisa bangkit kembali.
            Namun semua itu barulah janji. Di balik janji sang sponsor pasti ada tuntutan yang harus dicermati oleh para sineas dan produser. Mereka tak hanya dituntut menggarap film-film berkualitas, tetapi juga film yang laku jual. Sebab film bermutu tetapi tak laku di pasaran akan membuat rugi sang sponsor. Memang banyak orang beridealisme tinggi, tetapi teve swasta bagaimanapun adalah perusahaan yang tetap memperhitungkan laba-rugi. Saya kira tak satu pun perusahaan yang rela menderita kerugian.
            Karena itu, sudah saatnya para produser membangun strategi khusus untuk memenuhi harapan banyak pihak. Sudah waktunya menciptakan tradisi “berdagang” film secara profesional dan menumbuh-kembangkan film sebagai industri sungguhan. Oleh sebab itu, para sineas perlu meng-evaluasi dan mensupervisi kembali berbagai pengalaman pahit masa lalu. Mengapa selama 30 tahun lebih film nasional tak mampu menunjukkan eksistensinya? Mengapa film kita tak mampu menjadi kekuatan budaya bagi  negeri sendiri? Dan mengapa film  Eropa, Amerika, Hongkong, Jepang, bah-kan India mampu merebut pasar di seluruh dunia?
            Pertanyaan inilah yang mesti jadi pemicu munculnya gerakan politik  perfilman yang baru.  Ini bukan hanya tanggung jawab orang-orang film, tetapi juga pemerintah --sesuai UU No. 8/1992 dan GBHN 1993-- bersama masyarakat dengan segala kekuatan ekonomi, sosial, budaya, dan politiknya. Sayang jika Indonesia yang termasuk salah satu dari delapan negara Asia yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang “ajaib” tak mampu mengangkat derajat film Indonesia ke forum internasional.  Karena itu kita mesti banyak belajar dan berkarya.
***

            Banyak hal sebenarnya dapat dilihat mengapa film nasional  kurang begitu eksis. Untuk membuktikannya kita dapat mencermati dari dua sisi, misalnya sisi internal yang berkaitan dengan film sebagai produk karya seni, dan sisi eksternal yang berkenaan dengan keseluruhan sistem jaringan komunikasi film sebagai produk industrial.
            Dari sisi internal, banyak orang menilai film nasional cenderung kurang memenuhi syarat sebagai karya seni yang baik. Ia terkesan tidak digarap secara total, sehingga hadir tanpa estetika yang signifikan. Ini terlihat dalam penggarapan konponen yang kurang koherensif. Misalnya, unsur-unsur karakter pelaku, logika cerita, setting budaya, dan sebagainya, tampak hanya digarap secara spekulatif. Demikian juga dengan teknik fotografi, pencahayaan, atau fokus-fokus sasaran, semuanya dikemas kurang teliti. Akibatnya, gambar tampak buram, perpindahan adegan kurang pas, dan sebagainya. Dan tema yang “besar” pun kadang hanya digarap tanpa kompleksitas dan problematika. Karena itu, cerita terasa hambar, kering, dan tak muncul suspense-suspense yang menegangkan (foreshadowing). Dan jarang sekali film kita tampil dengan alur yang kompleks dan problematis seperti misalnya film-film produk Meksiko atau Hollywood. Karenanya, sebagai karya seni (visual) ia kurang mampu membangkitkan pikiran-pikiran kritis pemirsanya. Barangkali inilah seni yang tunduk dan hanya mengabdi pada selera rendah (kitsch).
            Dapat dicontohkan misalnya film Permainan Binal, produksi 1995. Sebagaimana disinyalir banyak media, film itu dikemas tanpa juntrungan yang jelas. Banyak peristiwa dan adegan kurang logis. Terkesan  adegan yang dimunculkan hanya berupa mosaik (tempelan-tempelan). Akibatnya cerita tak masuk akal dan cenderung vulgar. Seolah-olah sajiannya hanya mementingkan erotisme pemacu darah penonton. Agaknya, film yang berla-bel permainan binal itu, benar-benar menunjukkan “kebinalannya”.  Hal seru-pa terlihat juga dalam sebagian film kita, terutama film yang cenderung mengeksploitasi seks (dada montok, paha mulus) dan yang sejenis dengan itu.
            Kekurangeksisan film nasional agaknya juga disebabkan oleh hal lain yang bersifat eksternal. Ini terutama berkaitan dengan situasi sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang kurang mendukung.  BSF misalnya,  tahun 70-an banyak “merumahkan” dan “memotong habis-habisan” film yang siap ber-edar,  misalnya  Pacar Seorang Demonstran, Perawan Desa, atau Cambuk Api.  Kasus ini jelas “membunuh” aktivitas dan kreativitas dunia perfilman. Memang di satu sisi BSF (pemerintah) memiliki tugas pragmatis (didaktis), yaitu membina mental, moral, dan spiritual masyarakat dengan cara “menyensor” film, tetapi di sisi lain justru menghambat peningkatan apresi-asi seni-budaya masyarakat. Akibatnya, para sineas hanya “asal bekerja” sehingga film garapannya hadir tanpa estetika. Karena itu wajar jika film semacam Permainan Binal mendominasi dunia perfilman kita. Jelas bahwa kondisi demikian akan melegitimasi “kebodohan” (masyarakat) selama-lamanya.
            Hal penting yang belum tertangani serius adalah strategi berpromosi. Padahal promosi adalah penunjang keberhasilan bisnis yang cukup po-tensial. Akibatnya segmen pasar tak dapat dikuasai. Karena itu, pemerintah (BSF dan BPPN) bersama orang-orang film dan segenap jajarannya, ter-masuk kritikus dan para pengusaha, perlu segera membangun strategi dan jaringan yang lebih luas. Dan karena perusahaan televisi swasta telah mem-buka peluang menjanjikan, maka dengan bantuan mereka FFI yang sudah beberapa tahun “absen” ini perlu diadakan lagi.  Ini bukan saja penting untuk menarik minat penonton  --menurut data BPS 1990 mencapai 150 juta orang--, tetapi juga menginformasikan sebanyak mungkin film-film Indo-nesia kepada masyarakatnya. Sesuai kondisi ekonomi serta tingkat apre-siasinya, strategi pemasyarakatan cara lama perlu segera ditinggalkan. Tero-bosan-terobosan baru perlu dimunculkan dan dicoba dilaksanakan.
             Hal lain yang perlu disiasati sungguh-sungguh adalah ketika dise-lenggarakan forum festival, misalnya Asian Film Festival (AFF), Cannes International Film Festival (CIFF), Singapore International Film Festival (SIFF),   Nantes Film Festival (NFF), dan sebagainya yang digelar di Eropa atau Amerika. Forum semacam ini merupakan ajang strategis bagi promosi film Indonesia di forum internasional. Melalui keikutsertaan yang didukung oleh promosi dan informasi yang maksimal, niscaya film Indonesia akan lebih diperhatikan khalayak dunia. Sebab menurut pengalaman, tidak diliriknya film Indonesia (juga film Asia lainnya) di forum internasional adalah karena kurang gencarnya promosi. Akibatnya film-film kita diabaikan para kritikus dunia sehingga khalayak dunia pun tidak berminat membelinya.
            Padahal, dalam berbagai even festival tingkat dunia, banyak film Indonesia dinilai dewan juri sebagai film yang berkualitas. Sekadar contoh, film Bulan Tertusuk Ilalang garapan Garin Nugroho, produksi BPPN.  Hingga kini film itu telah menyabet lebih dari 4 penghargaan, misalnya pada  Nantes Film Festival di Prancis (1995), Festival Film Berlian (1996, 2 kali), dan pada Singapore International Film Festival (1996). Kendati demikian, film bagus itu toh tetap tak laku di bioskop, yang agaknya juga karena kurang promosi dan informasi. Hal senasib juga terjadi pada film-film bagus lainnya. Oleh karena itu, sebagai usaha membuka peluang film Indonesia di pasaran global, para kritikus diharapkan banyak mengulas secara kritis dan mempromosikannya secara maksimal melalui media-media internasional.
            Sebagai suatu alternatif, mungkin Indonesia perlu mencontoh Singa-pura. Dengan tujuan menjadikan Singapura sebagai pusat kebudayaan di kawasan Asia, juga demi kelangsungan kegiatan ekonomi negara itu, hingga kini Singapura telah menyelenggarakan 9 kali festival internasional (SIFF). Dan kegiatan SIFF itu ternyata mampu membangkitkan minat kritikus  asing terhadap film-film Singapura. Lewat SIFF itu pula (sejak 1987) Singapura telah berhasil menumbuhkan sikap positif serta meningkatkan kemampuan apresiasi masyarakat terhadap seni-budaya. Diyakini juga, lewat even festival itu pemerintah Singapura berhasil memperpandai masyarakatnya dalam banyak hal. Tak ada salahnya jika Indonesia mampu berbuat sama.
***

            Begitulah agaknya yang bisa diharapkan dari film Indonesia. Mulai era 1996 ini, kondisi perfilman kita tertiup angin segar. Selain mendapat dukungan moral dan finansial dari perusahaan televisi swasta, juga menda-pat dorongan dari jaringan promosi film Asia (Network for The Promotion of Asian Cinema Foundation) dan federasi kritikus film internasional (Inter-national Federation of Film Critics). Mereka semua sepakat untuk mewujudkan jaringan promosi terpadu bagi film-film Asia. Bahkan, para pengelola film-film Asia juga sepakat akan membuka jaringan informasi khusus melalui  internet. Dengan begitu film Indonesia harus siap memasuki pasaran dunia.
            Nah, sekarang tinggal bagaimana kesiapan dan persiapan Indonesia menghadapi tantangan dan peluang itu. Mampukah mengejar sepak terjang Filipina yang setiap tahunnya bisa memproduksi tidak kurang dari 150 judul film? Ataukah kita akan tetap bertahan pada angka di bawah 20 seperti tahun 1995 kemarin? Selamat berjuang Dedy Setiadi, Nano Riantiarno, Garin Nugroho, Eros Djarot, dkk. Agaknya kita perlu mendukung obsesi para sineas muda --sebagaimana disepakati dalam Cannes International Film Festival 1995 di Jerman-- bahwa mereka semua akan beramai-ramai men-dongkrak hegemoni film-film Hollywood. Mudah-mudahan, konglomerat Sudwikatmono, peraih anugerah perfilman Djamaluddin Malik 1996, men-dukung sepenuhnya. Dan janji-janji para pengusaha teve pun diharapkan tak menjadi “anggur” yang justru  memabukkan. ***
 Dimuat PIKIRAN RAKYAT, 8-9-1996

Berlangganan update artikel terbaru via email:

TULISAN TERPOPULER

CARI JUGA DI LABEL BAWAH INI

Antologi Cerpen (59) Antologi Esai (53) Penelitian/Kajian Sastra (43) Antologi Puisi (40) Cerita Anak (25) Penelitian/Kajian Bahasa (25) Sastra Jawa Modern (20) Sastra Indonesia-Jogja (14) Antologi Drama (13) Budi Darma (13) Ulasan Buku (13) Kritik Sastra (12) Proses Kreatif (12) Esai/Kritik Sastra (11) Pembelajaran Sastra (11) Kamus (10) Pedoman (10) Mohammad Diponegoro (9) Prosiding Seminar Ilmiah (9) Antologi Features (8) Cerita Rakyat (8) Jurnal (7) Membaca Sastra (7) Religiusitas Sastra (7) UU Bahasa (7) Antologi Artikel (5) Bahan Ajar (5) Kongres Bahasa (5) Nilai-Nilai Budaya (5) Bahasa/Sastra Daerah (4) R. Intojo (4) Seri Penyuluhan Bahasa (4) Sistem Kepengarangan (4) Telaah Dialogis Bakhtin (4) Ahmad Tohari (3) Antologi Biografi (3) Antologi Dongeng (3) Danarto (3) Ensiklopedia (3) Gus Tf Sakai (3) Konsep Nrimo dan Pasrah (3) Korrie Layun Rampan (3) Pascakolonial (3) Penghargaan Sastra (3) AA Navis (2) Antologi Macapat (2) Dinamika Sastra (2) Festival Kesenian (FKY) (2) Film/Televisi Indonesia (2) Glosarium (2) Iblis (2) Kuntowijoyo (2) Majalah Remaja (2) Novel Polifonik (2) Pemasyarakatan Sastra (2) Sastra Jawa Pra-Merdeka (2) Seno Gumira Adjidarma (2) Telaah Intertekstual (2) Umar Kayam (2) Abstrak Penelitian (1) BIPA (1) Bahan Ajar BIPA (1) Budaya Literasi (1) Cermin Sastra (1) Education; Article (1) Ejaan Bahasa Jawa (1) Etika Jawa (1) FBMM (1) Gerson Poyk (1) Herry Lamongan (1) Iwan Simatupang (1) Jajak MD (1) Jaring Komunikasi Sastra (1) Kaidah Estetika Sastra (1) Karier Tirto Suwondo (1) Karya Tonggak (1) Kebijakan (1) Motinggo Busye (1) Muhammad Ali (1) Muryalelana (1) Novel (1) Olenka; Budi Darma; Bakhtin (1) Posisi Teks Sastra (1) Puisi Tegalan (1) Putu Wijaya (1) Salah Asuhan (1) Sastra Balai Pustaka (1) Sastra Non-Balai Pustaka (1) Sastra dan Imajinasi (1) Sastra dan ORBA (1) Sastra dlm Gadjah Mada (1) Sejarah Sastra (1) Studi Ilmiah Sastra (1) Syamsuddin As-Sumatrani (1) Teater Modern (1) Telaah Model AJ Greimas (1) Telaah Model Levi-Strauss (1) Telaah Model Roland Barthes (1) Telaah Model Todorov (1) Telaah Model V Propp (1) Telaah Pragmatik (1) Telaah Sosiologis (1) Telaah Stilistika (1) Teori Sastra (1) Teori Takmilah (1) Turiyo Ragil Putra (1)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel